Meliawati (17), Ketua OSIS SMKN 1 Cipanas sekaligus Koordinator aksi, saat diberi kesempatan menyampaikan aspirasi, menuntut pihak sekolah agar transparan terkait dana bantuan dan kenaikan dana operasional pembangunan (DOP) sekolah, Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), disiplin waktu guru, fasilitas sekolah, kebijakan guru, kepala sekolah tidak salah gunakan dan diperjelas, dan hak-hak siswa.

“Kami minta pihak sekolah menjelaskan dengan transparan digunakan untuk apa dana bantuan yang masuk seperti BOMM (Bantuan Oprasional Menejemen Mutu), Bantuan Keluarga Miskin (BKM), dan kenaikan DOP dan DSP,” ujar Meliawati.

Senada dikatakan Anti (18), siswa kelas XII ini mengatakan, guru kerap melangar standar kompetensi kelulusan (SKL) dan melakukan indisipliner soal waktu dan menyalah-gunakan kebijakannya dalam hal memberikan pembelajaran. Padahal, kata Anti, siswa kelas XII sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional.

“Kami hanya mau kami memperoleh hak kami sebagai siswa yang berhak memperoleh pengajaran yang sesuai dengan SKL. Bagaimana siswa mau pintar bila gurunya jarang masuk kelas dan kerap terlambat datang,” tegas Anti.

Kepala SMKN 1 Cipanas, Roshadi Rizky, mengakui dana bantuan yang masuk sekolah seperti BOMM, Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA), BKM, DOP, dan DSP, DOP, tidak dipublikasikan ke siswa.

“Semua itu pertanggung jawabannya sudah kami laporkan ke pusat (Kemendiknas) dan Pemda Lebak bukan ke siswa. Begitu juga dengan DSP dan DOP hasilnya sudah kami laporkan ke orangtua masing-masing,” kata Roshadi, yang disaksikan Kapolsek Cipanas, Asep Sukandarsuman, dan dewan guru SMKN 1 Cipanas.

Terkait fasilitas sekolah, Roshadi membenarkan, saat ini pihak sekolah baru menyediakan komputer, laptop, bangku, dan lapangan voli yang anggarannya diambil dari sisa BOMM tahun kemarin.

“Ya dana BOMM memang diperuntukkan untuk barang yang mudah habis seperti tinta, kertas, ATK dan lainnya. Tetapi itu sudah melalui kesepakatan dengan menejer BOMM,” ujarnya, seraya mengatakan, per siswa mendapat Rp 120 ribu/tahun 2010 dengan nilai Rp 31.990.000 untuk 2 jurusan tehnik komputer jaringan (TKJ) dan akuntansi. (Harir Baldan).

Foto: http://1.bp.blogspot.com

SERANG – Perayaan Hari Ibu yang digelar setiap tanggal 22 Desember diisi aksi unjuk rasa oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten pada Selasa (22/12). Para pengunjuk rasa ini melakukan orasi di depan Kantor Gubernur Banten yang menuntut Ratu Atut Chosiyah agar lebih dapat memberdayakan peran perempuan yang hingga saat ini terkesan dimarginalkan. Para pengunjuk rasa menilai, peranan Atut sebagai tampuk pimpinan Provinsi Banten yang juga sebagai seorang perempuan kinerjanya tidak terlihat dalam hal mendorong kaum perempuan untuk maju.

Selain menggelar orasi, para pengunjuk rasa juga membagi-bagikan sekutum mawar berwarna pink kepada petugas keamanan yang melakukan penjagaan di arena ujuk rasa.

Dikatakan kordinator aksi, Uswatun Hasanah, pihaknya kecewa terhadap Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang kurang peduli terhadap perkembangan wanita Banten. hal ini dibuktikan dengan tidak pernah datangnya Atut ke berbagai acara pemberdayaan perempuan yang KAMMI selenggarakan. Pada aksi ini, para pengunjuk rasa yang terdiri dari para kaum perempuan ini meminta Atut keluar dan menemui mereka untuk melakukan dialog. Namun karena telah lama menunggu dan Atut tidak juga keluar, sebagai bentuk protes, para pengunjuk rasa ini melempari kantor Gubernur Banten dengan puluhan bunga mawar berwarna pink. [Rudi gunawan]

Bagi Ade Jaya Suryani, warga Cibaliung, yang sehari-hari asisten dosen di IAIN SMH Banten, KOPAS di serang itu tidak tahu aturan. “Berhenti dan jalan seenak udel. Kopas itu sama saja taksi. Kemana penumpang mau, diantarkan. Saya yang bermaksud ke tujuan Royal, dipaksa mengalah, muter dulu ke Cijawa, karena penumpangnya lebih banyak,” cerita Ade kesal. “Kalau menolak, ya, diturunkan!”

Peristiwa penurunkan paksa penumpang terjadi lagi Senin (16/11). Itu bermula saat massa yang menamakan diri “Paguyuban Angkot Kota Serang” (PAKS) menggelar aksi mogok massal, di depan gedung Walikota Serang dan DPRD kota Serang, jl. Jendral Sudirman, persis di depan kampus IAIN SMH Banten.  Aksi ini nyaris memicu terjadi bentrokkan kecil antara para sopir yang sedang berdemo dengan sopir angkot masih menarik penumpang di jalan Jenderal Sudirman. Alhasil, ratusan penumpang diturunkan dengan paksa dan terlantar. Para penumpang terpaksa berjalan sampai ke tempat tujuannya.

Dijelaskan Abah Jupri, seorang supir angkot, “Kami demo supaya Pemerintah Kota Serang merhatiin nasib kami (sopir – Red), yang selalu ngeluarin biaya perbaikan mobil. Soalnya jalan di terminal Pakupatan rusak berat. Padahal buat setoran aja nggak ketutup.” Abah Jupri beraslasan protes, karena terminal bus Pakupatan di Serang Timur kondisinya rusak berat. Jalanannya kalau musim kemarau berdebu dan musum hujan mirip sawah dengan kubangan kerbau.

Apa yang disampaikan oleh Abah Jupri diamini oleh Yusi (45), sopir asal Ciomas. Dia mengharapkan, semoga empat tuntutan segera direalisasikan. Yosi menjelaskan 4 tuntutan itu, “Perbaiki jalan terminal Pakupatan, rapihkan teryek di kota Serang yang semrawut, hilangkan terminal bayangan di Warung Pojok, Kemang, Kebon Jahe dan berdayakan terminal Cipocok Jaya.”  Masih kata Yusi, sebelum aksi demo ke gedung walikota Serang, para sopir yang tergabung di PAKS mendatangi terminal Pakupatan. “Kami menanam menamam pohon pisang dan ikan lele di kubangan air.’ Jalan di dalan terminal Pakupatan banyak yang berlubang dan kalau musim hujan mirip kubangan kerbau.

Seperti diberitakan “Banten Pagi” di Banten TV edisi Selasa (17/11), Sulhi Choir, Sekot Serang mengatakan, “Pemkot bersama Pemprov Banen akan membangun terminal Pakupatan menjadi lebih baik.” Untuk jalan terminal sementara akan diurug dulu. Tapi perbaikkannya di tahun 2010. Pihak Pemkot Serang tidak berani mengambil keputusan terkait tuntutan para supir angkot, karena Ketua Organda yang baru dilantik minggu depan. Sabar, ya, sabar. (Harir Baldan)

CILEGON – Ribuan warga yang mengatasnamakan Solidaritas Perjuangan Masyarakat Cilegon Menggugat demo Walikota Cilegon Tubagus Aat Syafaat (10/11). Mereka berasal dari para serikat buruh kontrak PT. Krakatau Steel dan unsur masyarakat umum. Mereka mendatangi kantor Walikota Cilegon dan menyatakan bahwa Walikota Cilegon sebagai penjajah dan raja maling.

Para pengujuk rasa nyaris bentrok dengan ratusan massa lainnya yang mendukung walikota yang berada di dalam kantor Walikota Cilegon. Untungnya, pihak kepolisian Polres Cilegon dapat mengendalikan adu bentrok massa pendukung dan pendemo walikota ini.

Ribuan massa ini datang dalam tiga tahap. Awalnya, masa datang dengan jumlah puluhan. Tak lama kemudian ratusan warga datang membentangkan baliho besar bertuliskan “Walikota Cilegon Aat Safaat penjajah dan raja maling”. Terakhir, ribuan massa kembali datang bergabung. Mereka berasal dari serikat buruh PT. Krakatau Steel Cilegon yang sejak Kamis 5 November lalu menuntut pembayaran dana Jamkesos.

Sejumlah tuntutan dari pengunjuk rasa mereka tujukan kepada Walikota Cilegon di antaranya mereka meminta pertanggungjawaban pengelolaan dana Jamsostek, pembebasan lahan Kubangsari, serta tuntut raja koruptor. Tak hanya itu, mereka juga menyatakan bahwa Walikota Cilegon telah berbuat sewenang-wenang dengan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Bahkan mereka menilai Aat Safaat telah mengadu domba masyarakat. (BH)