Disksusi awal pembentukan FLP Lebak dihadiri seluruh pengurus FLP

LEBAK- Setelah Serang, Cilegon, Tangerang, kini giliran Lebak yang akan mempunyai organisasi kepenulisan. Sebagai salah satu agenda program kerja FLP (Forum Lingkar Pena) Wilayah Banten, maka pembentukan FLP Cabang Lebak segera digagas.

Bertempat di Pendopo Kabupaten Pandeglang, Minggu (20/12) digelar pertemuan yang digelar pengurus FLP wilayah Banten yang terdriri dari Imam Salimy selaku Ketua, Langlang Randhawa selaku Ketua Divisi Kaderisasi, dan Desti Eka Putri selaku Sekertaris. Hadir pada kesempatan itu beberapa pengurus FLP yang terdiri dari FLP Serang, Cilegon, Pandeglang, dan calon pengurus FLP Lebak. Sementara FLP Tangerang berhalangan hadir.

Pada kesempatan itu, Lilo, salah satu calon pengurus FLP Lebak yang juga berprofesi sebegai penyiar, sangat senang bisa bergabung dangan FLP. Menurutnya, meski belum menghasilkan karya ap pun, Lilo melihat menulis itu sesuatu yang menyenangkan. “Saya senang karena menulis itu bisa dilakukan siapa saja dan tidak melihat profesi,” ujar Lilo.

Dalam paparannya, ketua FLP Wilayah Banten Imam Salimi menjelaskan bagaimana mekanisme dan tips-tips menggelar acara di Rangkas Bitung sebagai gebrakan perdana sekaligus pengenalan kepada publik bahwa telah hadir FLP Lebak di sana. “Jika rencana pembentukan akan dibarengi dengan menggelar sebuah acara, biasanya kita selelu terbentur dengan dana. Maka dari itu kita harus jeli target sponsor yang akan kita tawarkan,” ujar Imam. “Jika pesertanya adalah anak-anak SMA maka sponsor yang berpotensi adalah perguruan tinggi,” tambah Imam.

Sementara itu, menyikapi kegelisahan calon pengurus dalam hal menghadirkan narasumber di Lebak sebegai pengisi acara, Langlang Randhawa selaku ketua Divisi Kaderisasi FLP Wilayah Banten memberikan solusi sederhana. Menurutnya Langlang, Lebak itu mempunyai banyak penulis yang sudah eksis. Sebut saja Chapcay Saifullah, Firman Venayaksa, Fitron Nur Ikhsan, Agus Sutisna, dan masih banyak lagi yang tidak terlacak. “Saya akan berusaha menyambungkan mereka kepada teman-teman calon pengurus. Saya pikir, mereka pasti mau,” ujar Langlang. [LR]

GO TO SCHOOL MUTIARA BUNDA

Oleh Rama Rahmat

Mengunjungi Sekolah Mutiara Bunda Cilegon (SMBC) merupakan satu rangkaian acara worckhsop yang diadakan SMBC dan  Balai Pelayanan Pendidikan Khusus Dindik Provinsi Banten (24/11). Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengenal dan meninjau langsung bagaimana proses belajar Anak Berkelakuan Khusus (ABK) dalam proses belajar di SMBC yang menerapkan program sekolah inklusif. lanjutkan membaca »

CILEGON — Apa pun jika merugikan salah satu pihak akan menjadi masalah. Seperti judi, misalkan. Tapi bukan hanya masalah judi. Jual-beli yang tidak disertai kejujuran yang akan menimbulkan kekecewaan dan juga protes. Begitu juga dengan masalah parkir.

Ini juga yang dialami dan disuarakan oleh puluhan massa yang mengatasnamakan Koalisi Bersama Rakyat Anti Korupsi Banten pagi tadi (19/11). Kenapa mereka menyuarakan parkir? Padahal parkir telah ada dan sudah menjadi semacam hal yang sangat lumrah dalam kehidupan kita. Coba saja mengunjungi pasar Rau atau Royal. Setelah mematikan mesin tukang parkir pasti akan memberikan karcis tanda parkir. Dan parkir tidak gratis.

Tapi bedanya parkir di tempat seperti Rau dan Royal dengan parkir yang dimaksud oleh para pengunjuk rasa ini adalah bahwa parkir yang dilakukan oleh pusat-pusat perbelanjaan di Kota Cilegon ini ialah menerapkan tarif parkir per jam. Kalau misalkan satu jam seribu rupiah, maka tinggal dikalikan saja berapa ribu yang harus dibayar kalau parkir di situ. Padahal tidak ada perda yang mengatakan semacam itu, menurut pengunjuk rasa. Retribusi yang dilakukan secara formal atau non formal yang tidak sesuai perda merupakan praktek nyata dari aksi pungutan liar dan sangat merugikan masyarakat yang menjadi pengunjung ke tempat perbelanjaan tersebut

Anggota DPRD Kota Cilegon juga mendapat teguran dari pengunjuk rasa agar segera melakukan perbaikan pada peraturan daerah nomor 18 tahun 2002 Kota Cilegon sehingga pajak parkir dan retribusi lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Kalau pihak-pihak yang terkait dalam parkir yang dituntut oleh pengunjuk rasa ini tidak segera menindaklanjuti tuntutan para pengunjuk rasa—yang merasakan betapa beratnya tarif parkir per jam—,maka tidak menutup kemungkinan mereka akan berpindah ke pasar yang tidak ada parkirnya. Siapa yang akan rugi kalau sudah begini? (Gading Tirta)

CILEGON – Ratusan imigran asal Srilanka kembali menggelar aksi unjuk rasa saat menyambut kedatangan Anggota Komnas Perlindungan Hak Asasi Manusia, Senin (9/11), di Pelabuhan Indah Kiat, Merak. Para warga imigran ini mengecam pihak UNHCR yang mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk tidak mengeluarkan izin ke Pulau Crismas, Australia.

Aksi unjuk rasa kali ini lebih didominasi para perempuan dan anak-anak. Mereka mengecam pihak UNHCR yang dianggap telah mengintervensi kebijakan pemerintah Indonesia untuk menahan keberangkatan mereka. Seperti pada aksi unjuk rasa yang dilakukan sebelumnya, ratusan warga Srilanka ini melakukan aksi unjuk rasa di atas perahu kapal yang di tumpanginya. Mereka membentangkan beragam poster berisi kecaman terhadap pihak UNHCR yang dianggap telah menelantarkan mereka.

Aksi unjuk rasa tersebut juga dilakukan saat kedatangan Anggota Komnas Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), beserta sejumlah lembaga bantuan hukum dari Jakarta. Untuk melakukan penyeledikan dan upaya hukum agar mereka bisa dilepaskan. Salah seorang Anggota Komnas HAM, Nurholis, mengungkapkan, “Kedatangan kami ke Pelabuhan Indah Kiat untuk melakukan penyeledikan dan membantu secara hukum terhadap warga imigran asal Srilanka tersebut. Karena hampir sudah 1 bulan tak kunjung di selesaikan oleh pihak UNHCR.” katanya, menjelaskan.

Menurut, Nurholis, ada sejumlah hak yang tidak didapatkan oleh para imigran tersebut, diantaranya hak atas makan, hak atas perlindungan anak, dan hak atas perlindungan diri. “Untuk membantu para imigran tersebut, Komnas HAM juga bekerjasama dengan beberapa lembaga bantuan hukum di Jakarta.” ungkapnya, menambahkan. [BH]

tidak puas, demo saja

CILEGON – Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Bersama Masyarakat Cilegon (FBMC), Senin (9/11) pagi, berunjuk rasa di halaman kantor PT. Krakatau Steel, Cilegon. Mereka menuding Manajemen PT. Krakatau Steel telah memprovokasi pekerja kontrak untuk melakukan demo ke Pemerintah Kota Cilegon pada Kamis (5/11) lalu, dengan alasan meminta pembayaran dana jamkesos kepada Pemerintah Kota Cilegon.

Aksi unjuk rasa tersebut merupakan aksi dukungan terhadap Pemerintah Kota Cilegon, yang didemo oleh ribuan pekerja kontrak PT. Krakatau Steel (KS), pada Kamis 5 November lalu. Massa menilai PT. Krakatau Steel telah memprovokasi pekerjanya untuk membuat Cilegon tidak kondusif menjelang pilkada 2010. Dalam orasinya, pengujuk rasa meminta agar Managemen PT. KS dapat menghimbau para karyawannya yang tergabung dalam SBKS untuk lebih mementingkan profesionalitas kerja dan kinerja di bawahnya.Mereka mengingatkan agar 4 perusahaan penyalur tenaga kerja kontrak untuk tidak melakukan aksi yang tidak beretika.

Setelah beberapa jam berorasi, sejumlah perwakilan massa FBMC melakukan audiensi dengan pihak Managemen PT. Krakatau Steel. Sementara itu, sambil menunggu hasil audiensi para perwakilannya, ribuan massa lainnya masih terus melakukan orasi di luar gedung dengan pengamanan ketat dari Satuan Kepolisian Polres Cilegon.

Terkait adanya tuduhan Managemen PT.Krakatau Steel telah memprovokasi para pekerjanya,  Manager Protocolair dan Internal Comunication PT. Krakatau Steel, Dede Rusli, membantah jika PT. KS dituding telah melakukan provokasi atas demo buruh SBKS pada Kamis 5 november lalu ke pemerintah Kota Cilegon untuk menuntut uang jamkesos. “Justru PT.KS mengalami kerugian akibat para pekerja outsourching tidak masuk kerja, lantaran mereka melakukan demonstrasi menuntut pembayaran uang pengembangan jamkesos kepada Pemerintah Kota Cilegon.” ujarnya.

Sedangkan menurut  Heldy Agustian, pengusaha yang masuk bursa pencalonan Walikota Cilegon, sat dihubungi lewat telepon genggamnya mengatakan, “Jika ada demo lalu didemo lagi, ini kurng baik untk ilkim investasi di Cilegon. Par investor nanti malas datang ke cdilegon,” Heldy lantas membeberkan, bahwa “Cilegon” itu mestinya cerdas, indah, lowongan kerja, emnsipasi, gagah, openi wong cilik, dan niat. Ketujuh huruf dari nama “Cilegon” itu harus dimaknai lebih mendalam oleh warga Cilegon, sehingga nantinya tidak sembarang berdemo. Misalnya untuk “Cerdas”, bagaimana masyarakat cilegon bisa cerdas, jika ada 150 SD, tapi SMPnya ada 11? Indah, sudah pasti harus indah di mata rakyat dan Allah SWT. Lowongan kerja, ini penting. Pemkot, kata Heldy, “harus mau membina relasi atau kemitraan dengan perusahaan-perusahaan, agar bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Tentang emansipasi, terkait dengan penyamarataan hak di segala sektor. Gagah, karena Cilegon adalah gerbang menuju Sumatra-Jawa. Openi wong cilik terkait juga dengan niat, yang mengutamakan perhatian pada orang kebanyakan.[BH]