CIPANAS—Rehabilitasi UPTD Puskesmas Cipanas di jalan raya Gajrug-Muncang, kilometer 0.5, atau Kampung Pasir Manggu, Desa Haurgajrug, Kecamatan Cipanas, sudah dipasang papan nama proyek. Pantauan di lokasi, Juma’at (12/8), papan nama proyek sudah terpasang di bagian dinding depan Puskesmas yang sedang direhab. Beberapa pekerja pun tengah melakukan aktivitasnya.

Dalam papan nama tersebut tercantum No 22/Kep-PPK/SPKP/VI/2011. Tanggal pelaksanaan di mulai dari 28 Juni 2011, dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender. Lokasinya di Kecamatan Cipanas, dengan jenis kegiatan rehabilitasi puskesmas perawatan. Sedangkan pekerjaan rehabilitasi di Puskesmas DTP Cipanas, dengan biaya anggaran Rp 249 juta, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Lebak. Sebagai pelaksana kegiatan PT Anggraeni Laksana Jaya.

Pemasangan papan nama proyek tersebut diduga lantaran ada teguran dari Dinkes Lebak kepada pihak rekanan pelaksana rehabilitasi gedung Puskesmas Cipanas, Kamis (11/8). Rabu (10/8), sejumlah warga mempertanyakan kegiatan rehabilitasi tersebut, karena tanpa papan nama proyek, sehingga terkesan tidak transparan.

Kepala UPTD Puskesmas Cipanas Suripto mengatakan, papan nama proyek dipasang oleh pihak rekanan pelaksana kegiatan atau pemborong yakni, PT Anggraeni Laksana Jaya. “Pemasangan papan nama proyek dilakukan Kamis sore,” kata Suripto. (HB)

CIPANAS—Kepala Desa Talagahiang Dede Kurnia Halim mengaku kerap didatangi oknum wartawan dan LSM yang meminta sejumlah uang. Hal itu membuat ia resah, karena oknum wartawan dan LSM tersebut acap kali mencari kesalahan atau alasan bahwa program pembangunan yang telah dilakukan tidak jelas. “Kemarin saja, empat orang oknum wartawan dan LSM datang ke rumah saya. Tujuan mereka tidak jelas karena orientasinya ke uang, bukan untuk konfirmasi suatu pemberitaan,” kata Dede, ditemui di kediamannya, Jum’at (12/8).

Pria berstatus mahasiswa di STISIP Banten ini mengatakan, peristiwa didatangi sejumlah oknum wartawan dan LSM itu bukan kali pertama. Kepada lembaga atau instansi pemerintahan yang ada di Kecamatan Cipanas pun kerap mendatangi. Oleh karena itu, ia berharap kepada Pemerintah Daerah Lebak (Pemkab) dan Aparat Kepolisian untuk menertibkan oknum wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik, dan juga oknum LSM yang sudah berubah fungsi menjadi pelanggar hukum. “Wartawan dan LSM ‘kan tugasnya kontrol social, bukan sebagai penyidik. Harusnya peran mereka bisa membantu masyarakat, bukan malah mencari kesalahan atau menakut-nakuti narasumber. Kalau memang menemukan kasus dugaan korupsi, silakan laporkan ke aparat hukum,” ujarnya. (HB)

CIPANAS—Rehabilitasi gedung UPTD Puskesmas Cipanas di jalan raya Gajrug-Muncang, kilometer 0.5, persisnya di Kampung Pasirmanggu, Desa Haurgajrug, Kecamatan Cipanas, tidak ada papan proyek. Kegiatan itu tidak transparan karena tidak ada keterangan yang jelas perihal kegiatan tersebut. Akibatnya, sejumlah warga di Kecamatan Cipanas mempertanyakan proyek rehabilitasi itu.

Seperti diungkapkan Soleh, warga Desa Sipayung, Kecamatan Cipanas, menurutnya, tanpa ada papan proyek itu melanggar hukum karena bertentangan dengan keputusan presiden (Keppres) No 53/2010 tentang pengadaan barang dan jasa serta UU No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). “Saya sangat menyayangkan ternyata rehabilitasi Puskesmas Cipanas tanpa dilengkapi papan proyek. Jelas ini sangat melanggar hukum,” kata Soleh.

Dikatakan Soleh, pemasangn papan nama proyek wajib, agar masyarakat bisa turut mengawasi pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah. “Saya berharap papan nama proyek segera dipasang agar masyarakat bisa turut serta mengawasi pembangunan,” ujarnya.

Ahmad, mandor pekerja yang ditemui di lokasi, Rabu (10/8) mengatakan, tidak tahu menahu berapa nominal anggaran yang dialokasikan untuk proyek rehabilitasi ini. Yang ia tahu pemborong yang melaksanakan pembangunan ini adalah PT Cipadang dari Rangkasbitung, Lebak. “Saya tidak tahu berapa anggarannya, yang saya tahu dananya dari APBD Lebak,” ujar Ahmad.

Kepala UPTD Puskesmas Cipanas Suripto mengatakan, “Saya tidak berwenang memberikan komentar tentang kontrak kerjanya. Oleh karena, masalah tersebut sudah ada kontrak kerja antara rekanan dengan Pemda Lebak dalam hal ini Dinkes Lebak. Jadi, silakan anda menghubungi penanggungjawabnya di Dinkes Lebak,” kata Suripto.

Kadinkes Lebak Maman Sukirman, via telepon mengatakan, “Semua sudah saya instruksikan kepada pelaksana, baik waktu anwising (penyuluhan pra lelang dengan para rekanan) maupun penyerahan surat perintah kerja (SPK),” kata Maman. (HB)

CIPANAS—Akibat musim kemarau, sejumlah warga Kecamatan Cipanas mengalami kesulitan air bersih. Air sumur atau jet pump yang biasa dijadikan sumber andalan, namun semenjak musim panas ini warga terpaksa memanfaatkan air sungai yang terdapat di sekitar tempat tinggal mereka. Hal itu terlihat di Sungai Cimangeunteng, Kampung Sukamaju, Desa Talagahiang, Kecamatan Cipanas, Selasa (9/8). Tidak sedikit warga menggunakan air sungai untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus. Padahal kondisi air sungai tampak keruh dan kotor, karena dipenuhi oleh sampah rumah tangga.

Hj. Bay Jubaedah, warga Kampung Sukamaju, Desa Talagahiang, mengatakan, krisis air bersih yang melanda kampungnya sudah berlangsung sejak sepuluh hari lalu. Akibatnya, ia harus membeli air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, terutama pada bulan Ramadhan ini. “Sejak sumur di rumah kering, saya tidak lagi bisa memasak air. Untuk keperluan air minum saya membeli air aqua yang harganya mencapai tiga belas ribu rupiah. Sedangkan air satu galon hanya mencukupi untuk dua hari,” kata Bay.

Hal senada dikatakan Oon, ibu beranak 2 ini mengatakan, semenjak sumur jet pump-nya kering. Segala aktivitas dan kebutuhan sehari-harinya terpaksa harus memanfaatkan aliran sungai Cimangeunteng yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Ia mengakui bahwa menggunakan air sungai yang kotor rawan penyakit. “Ya mesti gimana lagi, sumurnya kering, jet pump juga tersendat-sendat. Tapi kalau untuk kebutuhan air minum saya sering minta ke saudara saya yang tinggal di dekat rumah,” kata Oon.

Kepala Desa Talagahiang Dede Kurnia Halim mengakui, banyak warganya yang kekurangan air bersih lantaran musim kemarau. Akibatnya mereka memanfaatkan air yang seadanya. “Berharap pemerintah bisa memfasilitasi masalah kesulitan air bersih di Desa kami, dengan membangun sarana air bersih. Oleh karena, air merupakan kebutuhan primer untuk keperluan sehari-hari,” ujar Dede. (HB)

CIPANAS—PGRI Cabang Cipanas menyatakan sikap netral dalam ajang pemilukada bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang digelar pada 22 Oktober mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Ketua PGRI Cabang Cipanas Abdul Waseh Hasas, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/8).

Waseh merasa yakin seluruh anggota PGRI Cabang Cipanas akan bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu bakal calon gubernur dan wakil gubernur. “Kalau ada salah seorang dari anggota kami, yang terjun ke politik praktis menjadi anggota tim sukses salah satu bakal calon, maka saya akan laporkan hal itu ke dewan kehormatan kabupaten,” tegas Waseh. lanjutkan membaca »