Sementara itu, harga sayuran seperti tomat per kilogram Rp 4 ribu, cabe rawit Rp 6 ribu per kilogram, cabe kriting Rp 12 ribu per kilogramnya, kentang Rp 8 ribu per kilogram, bawah merah per kilogram Rp 10.

H Muhyi, pedagang daging kerbau mengatakan, belum stabilnya harga daging karena kebutuhan warga terhadap daging masih cukup tinggi dan pasokan daging terbatas. “Setelah lebaran ini banyak warga yang sedang hajat nikahan atau khitanan sehingga peminatnya masih tinggi,” ujarnya, Senin (5/9)

Senada dikatakan Rudi. Menurutnya, harga beras makin tinggi karena para petani belum bisa menanam padi di musim kemarau. “Selain itu, pasokan dari pusat atau agen juga lagi terbatas. Wajar kalau harganya belum turun sepenuhnya,” kata Rudi. (HB).

Nanang, pedagang di pasar tersebut memperkirakan tumpukan sampah itu sudah ada sejak sebelum Idul Fitri 1432 H, dan hingga H+5 ini tak kunjung diangkut oleh petugas pasar setempat. “Ya jelas sangat tidak nyaman. Ini kan mengganggu kesehatan dan juga bisa berpengaruh kepada masyarakat yang akan belanja karena baunya menyengat,” ujar Nanang.

Serupa dikatakan Asep. Menurut pedagang ayam potong ini, biasanya 2 atau 3 hari sekali petugas kebersihan Pasar Gajrug mengangkut sampah yang kemudian membawanya ke daerah Jurukalam di Kecamatan Curugbitung. “Kami berharap pemerintah memberikan bantuan dengan menyediakan tempat sampah dan mobil pengangkut sampah, sehingga sampah tidak terlalu lama didiamkan,” pinta Asep. (HB)

Tepatnya Jum’at (26/8) sore, di halaman Ponpes yang beralamat di Kampung Malangnengah, Desa Sukasari, Kecamatan Cipanas, dipenuhi oleh ratusan kaum dhuafa dan anak yatim berasal dari Kampung sekitar. Pada kesempatan itu, hadir Pengasuh Ponpes Al Marjan KH Tadjudin Azwari, Pimpinan Ponpes Al Marjan Didih M Sudih, Mudir’am Ponpes Al Marjan Ustad Syaepudin Asy Syadzily, ulama dan tokoh masyarakat lainnya.

Syaepudin Asy Syadzily, mewakili pimpinan ponpes mengatakan, pemberian santunan kepada kaum dhuafa dan anak yatim ini sebagai bentuk kepedulian dan berbagi kebahagiaan dengan sesama muslim. “Ini sudah menjadi agenda rutin Ponpes Al Marjan Mulabaru tiap tahun,” kata Syaepudin.

Aep menjelaskan, jumlah mustahik atau penerima zakat keseluruhannya sebanyak 160 orang, terdiri dari wanita jompo dan anak yatim. Pola pembagiannya, lanjut Aep, tidak disama ratakan. Wanita jompo mendapatkan satu bingkisan sedangkan anak yatim mendapat 2 amplop. “Karena statusnya anak yatim, maka kita kasih bingkisannya dua,” ujar Aep.

Program baksos yang didukung oleh Bazda Kabupaten Lebak ini juga memberikan bingkisan berupa baju kokoh dan sarung kepada 30 orang kuli bangunan Masjid Nurul Muhibin di Kampung Cigeulis. “Pada hari Kamis (25/8), kami juga mengadakan acara buka bersama dengan siswa MTS Al Marjan,” terang Aep.

Pemberian santunan ini mendapat tanggapan dari salah seorang mustahik bernama Endah, warga Kampung Cigeulis. Endah yang datang bersama anak semata wayangnya mengaku sangat berterima kasih kepada Yayasan Ponpes Al Marjan. Ia mendoakan kegiatan seperti ini tetap diadakan setiap tahunnya. “Alhamdulillah, meski tidak besar tapi bisa membantu untuk kebutuhan sehari seperti beli sembako. Karena sekarang selama mendekati Lebaran ini semua barang kebutuhan rumah harganya pada naik,” ujarnya. (HB)

Asep, salah seorang warga Kampung Lurah, Desa Sipayung, mengatakan, setiap kali sungai sedang pasang, ikan emas miliknya yang dikrangkeng (dikurung ditengah sungai) mati. Hal itu diduga karena air sungai Cimangeunteng sudah terkontaminasi zat beracun seperti air raksa atau kuik. “Tiap banjir datang ikan saya selalu ada yang mati,” kata Asep.

Serupa dikatakan Nazmudin. Menurut warga Kampung Taleus, Desa Luhur Jaya ini, sejak air sungai Ciamangeunteng diduga terkena racun limbah. Warga kerap kesulitan mendapatkan air bersih dan tidak berani mengkonsumsi air sungai Cimangeunteng. “Pernah waktu itu di coba rasanya agak ketar, kurang enak, kurang menyehatkan badan dan airnya gatal,” katanya.

Oleh karena itu, ketua KNPI Cipanas ini meminta pemerintah daerah agar menindak pelaku penambang tersebut, apapun statusnya. Sebab, kata Nazmudin, dampak aktivitas penambang tersebut sudah membuat masyarakat menjadi kesulitan. (HB)

H Dadi, penjual daging kerbau, mengatakan, harga daging kerbau sejak awal puasa belum menunjukkan  kenaikan yang signifikan. Kendati demikian, tak mempengaruhi terhadap omset perharinya. “Hanya waktu mungga (awal-red) puasa harga daging kerbau naik dari Rp 60 ribu perkilogram menjadi Rp 70 ribu. Itu pun cuma bertahan dua hari saja. Setelah itu kembali lagi ke semula yaitu  Rp 65 ribu,” katanya.

Meski demikian, ia memprediksi harga daging kerbau dan sembako lainnya akan kembali melonjak bila sudah memasuki atau menjelang lebaran tiba. “Harga daging dipastikan akan naik lagi, kalau sudah dekat hari lebaran dan itu sudah biasa terjadi,” katanya.

Sementara itu, harga sayuran pun tak beranjak. Contohnya, harga cabe merah perkilogram Rp 15 ribu, wortel dan kol Rp 5 ribu perkilogram, bawang merah perkilogram Rp 10 ribu, dan kentang Rp 9 ribu perkilogram. Tetapi, harga bumbu seperti merica dan kemiri masih tinggi. Harga kedua komoditi tersebut sampai saat ini Rp 80 ribu, semula Rp 65 ribu, dan Rp 30 ribu perkilogram, dan sebelumnya Rp 26 ribu. “Walaupun naik sejak bulan Juli, kemiri dan merica pembelinya masih relatif,” kata H Sarah. (HB)

Dalam papan nama tersebut tercantum No 22/Kep-PPK/SPKP/VI/2011. Tanggal pelaksanaan di mulai dari 28 Juni 2011, dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender. Lokasinya di Kecamatan Cipanas, dengan jenis kegiatan rehabilitasi puskesmas perawatan. Sedangkan pekerjaan rehabilitasi di Puskesmas DTP Cipanas, dengan biaya anggaran Rp 249 juta, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Lebak. Sebagai pelaksana kegiatan PT Anggraeni Laksana Jaya.

Pemasangan papan nama proyek tersebut diduga lantaran ada teguran dari Dinkes Lebak kepada pihak rekanan pelaksana rehabilitasi gedung Puskesmas Cipanas, Kamis (11/8). Rabu (10/8), sejumlah warga mempertanyakan kegiatan rehabilitasi tersebut, karena tanpa papan nama proyek, sehingga terkesan tidak transparan.

Kepala UPTD Puskesmas Cipanas Suripto mengatakan, papan nama proyek dipasang oleh pihak rekanan pelaksana kegiatan atau pemborong yakni, PT Anggraeni Laksana Jaya. “Pemasangan papan nama proyek dilakukan Kamis sore,” kata Suripto. (HB)

Pria berstatus mahasiswa di STISIP Banten ini mengatakan, peristiwa didatangi sejumlah oknum wartawan dan LSM itu bukan kali pertama. Kepada lembaga atau instansi pemerintahan yang ada di Kecamatan Cipanas pun kerap mendatangi. Oleh karena itu, ia berharap kepada Pemerintah Daerah Lebak (Pemkab) dan Aparat Kepolisian untuk menertibkan oknum wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik, dan juga oknum LSM yang sudah berubah fungsi menjadi pelanggar hukum. “Wartawan dan LSM ‘kan tugasnya kontrol social, bukan sebagai penyidik. Harusnya peran mereka bisa membantu masyarakat, bukan malah mencari kesalahan atau menakut-nakuti narasumber. Kalau memang menemukan kasus dugaan korupsi, silakan laporkan ke aparat hukum,” ujarnya. (HB)

Seperti diungkapkan Soleh, warga Desa Sipayung, Kecamatan Cipanas, menurutnya, tanpa ada papan proyek itu melanggar hukum karena bertentangan dengan keputusan presiden (Keppres) No 53/2010 tentang pengadaan barang dan jasa serta UU No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). “Saya sangat menyayangkan ternyata rehabilitasi Puskesmas Cipanas tanpa dilengkapi papan proyek. Jelas ini sangat melanggar hukum,” kata Soleh.

Dikatakan Soleh, pemasangn papan nama proyek wajib, agar masyarakat bisa turut mengawasi pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah. “Saya berharap papan nama proyek segera dipasang agar masyarakat bisa turut serta mengawasi pembangunan,” ujarnya.

Ahmad, mandor pekerja yang ditemui di lokasi, Rabu (10/8) mengatakan, tidak tahu menahu berapa nominal anggaran yang dialokasikan untuk proyek rehabilitasi ini. Yang ia tahu pemborong yang melaksanakan pembangunan ini adalah PT Cipadang dari Rangkasbitung, Lebak. “Saya tidak tahu berapa anggarannya, yang saya tahu dananya dari APBD Lebak,” ujar Ahmad.

Kepala UPTD Puskesmas Cipanas Suripto mengatakan, “Saya tidak berwenang memberikan komentar tentang kontrak kerjanya. Oleh karena, masalah tersebut sudah ada kontrak kerja antara rekanan dengan Pemda Lebak dalam hal ini Dinkes Lebak. Jadi, silakan anda menghubungi penanggungjawabnya di Dinkes Lebak,” kata Suripto.

Kadinkes Lebak Maman Sukirman, via telepon mengatakan, “Semua sudah saya instruksikan kepada pelaksana, baik waktu anwising (penyuluhan pra lelang dengan para rekanan) maupun penyerahan surat perintah kerja (SPK),” kata Maman. (HB)

Hj. Bay Jubaedah, warga Kampung Sukamaju, Desa Talagahiang, mengatakan, krisis air bersih yang melanda kampungnya sudah berlangsung sejak sepuluh hari lalu. Akibatnya, ia harus membeli air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, terutama pada bulan Ramadhan ini. “Sejak sumur di rumah kering, saya tidak lagi bisa memasak air. Untuk keperluan air minum saya membeli air aqua yang harganya mencapai tiga belas ribu rupiah. Sedangkan air satu galon hanya mencukupi untuk dua hari,” kata Bay.

Hal senada dikatakan Oon, ibu beranak 2 ini mengatakan, semenjak sumur jet pump-nya kering. Segala aktivitas dan kebutuhan sehari-harinya terpaksa harus memanfaatkan aliran sungai Cimangeunteng yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Ia mengakui bahwa menggunakan air sungai yang kotor rawan penyakit. “Ya mesti gimana lagi, sumurnya kering, jet pump juga tersendat-sendat. Tapi kalau untuk kebutuhan air minum saya sering minta ke saudara saya yang tinggal di dekat rumah,” kata Oon.

Kepala Desa Talagahiang Dede Kurnia Halim mengakui, banyak warganya yang kekurangan air bersih lantaran musim kemarau. Akibatnya mereka memanfaatkan air yang seadanya. “Berharap pemerintah bisa memfasilitasi masalah kesulitan air bersih di Desa kami, dengan membangun sarana air bersih. Oleh karena, air merupakan kebutuhan primer untuk keperluan sehari-hari,” ujar Dede. (HB)

Waseh merasa yakin seluruh anggota PGRI Cabang Cipanas akan bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu bakal calon gubernur dan wakil gubernur. “Kalau ada salah seorang dari anggota kami, yang terjun ke politik praktis menjadi anggota tim sukses salah satu bakal calon, maka saya akan laporkan hal itu ke dewan kehormatan kabupaten,” tegas Waseh.

Dikatakan Waseh, sikap tegas yang dilakukannya semata-mata agar organisasi PGRI Cabang Cipanas tidak terkontaminasi dengan kegiatan politik praktis, sehingga bila itu terjadi telah melanggar peraturan pemerintah (PP) No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, yang isinya melarang pegawai negeri sipil aktif dalam kegiatan politik praktis. “Kalau hak memilih itu pribadi masing-masing, jadi saya juga tidak punya kewenangan untuk mengintervensi. Tetapi saya berharap jangan sampai ada anggota PGRI Cipanas dan mudah-mudahan tidak ada yang menjadi anggota tim sukses di salah satu bakal calon gubernur atau wakil gubernur,” imbuh Waseh.

Senada dikatakan Seksi Bidang (Sekbid) keorganisasian PGRI Cabang Cipanas Jahar Hermawan. Jahar optimis awak PGRI Cipanas tidak akan terpengaruh oleh isu atau iming-iming pemilukada. “Persoalan hak pilih adalah persoalan hati nurani. Jadi saya yakin tidak ada pengkondisian dari siapapun kepada kami,” katanya. (HB)