SERANG- Wacana yang beredar di masyarakat perihal alat tempur militer Indonesia yang nyaris tak terawat dan memakan korban putra-putra terbaik Indonesia serta anggaran Militer yang kurang memadai, disebut-sebut sebagai ancaman keamanan di Indonesia.

Stabilitas Keamanan RI diragukan, Benarkah? Itulah tema yang diangkat pada diskusi bulanan Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPW Partai Keadilan Sejahtera pada Sabtu (16/1) pukul 19.30 WIB di Es Rizky Serang.

Dalam sambutannya, Sudarman, Lc., selaku Kabid Polhukam DPW PKS mengatakan, diskusi bulanan sengaja digelar sebagai salah satu agenda dari Mukerwil PKS belum lama ini. “Selain sebagai ajang silaturahim, diskusi ini pun lintas partai,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Irfan Maulidi selaku ketua DPW PKS. “Mudah-mudahan diskusi kecil ini terus kontinyu, dan Insya Allah tak ada hidden agenda apapun dari PKS. Kita semua hendak belajar dari sini,” Ujarnya.

Diskusi yang dimoderatori Fitron Nur Ikhsan ini, menghadirkan pembicara tunggal DR. Andi Widjajanto, M.Sc., selaku pengamat militer dan dosen Universitas Indonesia.

Menurut Andi, persentasi ancaman keamanan militer di Indonesia saat ini adalah 33 persen berasal dari External semilas Malaysia, dan lain-lain, dan 67 persen dari Internal bangsa ini sendiri. “Sebagaimana diketahui sejak 1989 hingga  2009 masih saja ditemui konflik-konflik internal. Kasus Poso, Ambon, dan lain-lain adalah contoh nyata.

Dalam acara yang dihadiri sekitar 70 peserta dari berbagai kalangan itu, Andi juga membahas bagaimana konflik militer dan civil hingga saat ini masih saja kerap terjadi. Persoalan intervensi militer kepada masalah pemerintahan bukanlah sesuatu yang aneh di Indonesia. Hal ini tentunya mengancam stabilitas keamanan Indonesia sendiri. “Kondisinya adalah jika civil tidak becus mengurus negara dan terjadi krisis, maka militerlah yang paling siap. Hal ini ditandai, dari kurang dari 400 kasus korupsi di masa SBY, nyaris tidak ada militer yang terlibat,” ujarnya. Namun Andi menjelaskan, bukan persoalan ada atau tidak adanya korupsi itu melainkan sulitnya KPK dan Polri menembus Mabes Militer.

Hal inilah yang kemudian membuat Andi menyodorkan konsep scenario pesimis pada stabilitas keamanan di Indonesia. Skenario itu adalah, jika pada 2014 Indonesia gagal melakukan konsolidari demokrasi maka diperkirakan pada 2014 s/d 2024 rezim otoriter kembali berkuasa. Maka pada 2024 s/d 2049 China menjadi great power dalam kompetisi global AS dan China, dan pada 2050 Indonesia akan collaps dan punah. “Jika hal itu tidak ingin terjadi dan anak-anak kita tetap bersekolah menggunakan bahasa Indonesia tidak bahasa Mandarin, maka kita harus mengikuti skenario optimisnya,” ujar Andi. “Teori skenario optimisnya adalah kebalikan dari teori scenario pesimis,” imbuhnya  tegas. [Langlang]