Oleh Halim HD

“Teater Studio Indonesia (TSI) selalu memilih ruang terbuka untuk pentas teater – teater yang membangun ruang. Jadi, teater ini selain mengkritik situasi negerinya, iapun mengkritik kaumnya, kalangan seniman itu sendiri”. (Nandang Aradea, Catatan tentang TSI)

***

Di Makassar, suatu wilayah yang dianggap sebagai kota yang pernah memiliki lembaga kesenian dan gedung dan pernah mengalami masa kejayaan pada periode tahun 1970-80an, sedang gegeran. Gegeran itu sejenis ritual kalangan seniman ketika sarana yang menjadi bagian kehidupan mereka, yakni gedung kesenian yang nama kolonialnya demikian memukau, Societeit de Harmonie, tempat mereka, kaum elite penguasa ketika jamannya kaum kolonial menikmati sejenis rasa ketenteraman melalui hiburan sehabis bekerja atau untuk meneguhkan kehadiran sejenis kebudayaan dan gaya hidup baru. Dan gedung itu kini kian merana; selama satu-dua dekade mengalami renovasi demi renovasi namun tak pernah beres. Ironisnya justeru yang menjadi pemborong, kontraktor dan konsultan renovasi itu sendiri adalah kalangan seniman atau bahkan mereka yang menabalkan diri sebagai budayawan. Dan kini kembali gedung itu direnovasi sebagai janji dari gubernur yang terpilih atas kemenangan dirinya.

GEDUNG KORUP

Pembuka tulisan ini, melalui gambaran kecil tentang gedung kesenian di kota Makassar ingin mengajak siapapun di wilayah Serang-Banten, bahwa wilayah kesenian yang namanya “gedung kesenian” bisa menjadi perangkap dan umpan yang paling jitu bagi elite penguasa untuk melakukan korupsi serta melihat peta konflik di antara seniman.

Korupsi, sudah pasti: setiap gedung dengan miliaran rupiah dari pajak dan hasil dari bumi nusantara ini menjadi ritual yang tak pernah luput dari kerakusan elite penguasa. Tak ada gedung yang tak mengalami kebobrokan serta menjamin bahwa apa yang dibangun menjadi sesuatu yang ideal bagi kehidupan kesenian dan warganya. Bagi kalangan elite pnguasa, yang penting adalah bagaimana membangun gedung dengan nilai yang setinggi- tingginya, dan bagaimana secara berjamaah mendapatkan bagian uang proyek, atau tepatnya merampok uang pembangunan  itu.

Biasanya, elite penguasa di dalam melakukan perampokan itu bukan tanpa diketahui oleh seniman atau pekerja kebudayaan. Mereka, kaum elite itu sadar dan tahu benar bagaimana menciptakan faksi-faksi seniman melalui pendekatan dan bagi-bagi proyek untuk mendapatkan dukungan. Dengan dukungan itu elite penguasa mendapatkan legitimasi disamping secara formal pengukuhan dan penguatan dari legislatif yang juga sama rakusnya. Nah, dari sini maka mulailah konflik dibentangkan, dan sering kali kalangan seniman masuk ke dalam lobang yang diciptakan oleh elite penguasa: dipancing untuk terlibat dalam pembicaraan dan dibeberkan proyeknya tapi lalu dtinggalkan. Karena merasa ditinggalkan, lalu seniman marah-marah, ngambeg, dan tak jarang juga melakukan demo. Semuanya menjadi bagian dari ritual politik pembangunan untuk menyatakan bahwa “ada demokrasi”. Sementara itu protes demi protes dan demo demi demo berjalan, namun proyek yang sudah didisain dan direkayasa secara sosial politik itu terus berjalan tanpa melihat kebutuhan mendasar dari dunia kesenian.

Ironisnya, justeru kalangan seniman sendiri sering banget begognya setengah modyaar. Mereka yang diajak hanya mendapatkan amplop tipis dan  sudah senang kalau diajak makan malam atau studi banding ala kadarnya sebagai basa basi dan sebagai bagian pelepas lelah kalangan elite untuk mencari hotel yang ada tukang pijit luar dalam. Lalu proyek berjalan, dan hasilnya, rasanya seeh bisa dipastikan: tak memenuhi kebutuhan syarat gedung, misalnya tingkat akustik yang brengsek serta kualitas bangunan yang jelek, yang hanya nampak mewah magrong-magrong nampak dari luar, seperti pakaian kaum elite yang mewah, wangi, seperti juga rumahnya yang kayak show room dipenuhi oleh benda-benda mewah tanpa fungsi, sekedar menjaga citra agar nampak dilihat memiliki posisi. Dan posisi gedung kesenian ini makin sulit ketika sudah dibangun: pengelolanya hampir-hampir tak memiliki konsep, cara pandang atau visi yang jauh ke depan sebagai sarana bagi warga, ruang publik bagi masyarakat untuk menyatakan diri. Bagi pengelolanya, yang terpenting bagaimana ada acara yang bisa nampak meriah namun kosong makna. Yang penting bagaimana posisi dan fungsi gedung itu bisa disewakan dan menghasilkan uang, namun juga dana pengelolaannya tetap mesti diambil dari anggaran daerah.

Contoh yang paling baik untuk melihat gedung kesenian dikelola dengan baik atau tidak adalah: lihatlah WC dan kamar mandinya serta berbagai sarana lain yang ikut menunjang. Dari situ kita akan melihat bahwa sesungguhnya sebuah gedung hanya dilihat sebagai benda dan gedung kesenian hanya kata benda, dan bukan kata kerja yang visisoner: wilayah bagi kaum muda untuk menyatakan diri sebagai pemilik sah masa depan negerinya.

RUANG SOSIAL

Well, saya nampaknya sudah bicara soal gedung yang dianggap jadi itu. Tapi, soal yang paling rumit selalu membawa masa silam yang membuat siapa saja bisa tidak setuju. Dan hal itu berkaitan dengan pengelolaan yang memang memiliki keterikatan dengan kepentingan: tak semua kelompok social di daerah bisa memasuki ruang atau gedung kesenian itu. Karena, demi manajemen, katanya seeh, perlulah rekomendasi dan biaya.

Demi rekomendasi dan biaya, maka proposal demi proposal haruslah dibikin oleh seniman. Di sini berlaku ritual pembungkukan tubuh dan proses penjadian seniman sebagai boothlicker: tak jarang atau bahkan sering seniman yang menyodorkan proposal untuk bisa menggunakan gedung itu pastilah mesti punya komitmen kepada elite penguasa. Jika tidak, maka biaya dan rekomendasi tak akan diberikan. Jadilah, bagi seniman yang tak memiliki harkat menjadi cacing melata di hadapan elite penguasa, dan keseniannya menjadi lip service agar mendapatkan, konon, posisi, dan sokur kalau bisa meraih proyek untuk kampanye lokal pada pilkada.

Jika kita bicara tentang sarana kesenian, nampaknya kita perlu benar memikirkan seperti apa yang dinyatakan oleh Nandang Aradea. Saya pikir, banyak kesenian hebat dan dahsyaat lahir bukan dari lingkungan gedung. Dongeng Dirah yang diciptakan oleh Sardono W. Kusumo, misalnya berasal dari tata ruang pedesaan di Bali, seperti juga Tarian Cak Rina. Karya-karya monumental dari The Black Tent Theatre yang digelar di jalanan menjadi contoh yang menarik, seperti juga San Francisco Mimethrope. Black Mcbeth garapan komunitas aktor Afrika yang tergabung dalam London Shakespeare Company dipentaskan di gereja-gereja tua. Woyzchek garapan Makoto Satoh, salah satu sutradara dari The Black Tent Theatre selalu ditujukan kepada wilayah ruang pertunjukan yang sederhana; dan ketika manggung di festival di D’avignon 1996, Perancis, dia memilih sebuah rumah tua.

Saya juga jadi teringat kepada mBah Roedjito, maestro skenografer Indonesia, yang jika mengajak workshop teman-teman tari dan teater atau senirupa, selalu membawanya ke wilayah ruang terbuka dan meminta kepada rekan-rekan untuk memahami lingkungan secara akrab. Candi kalasan, Prambanan, kali Code di Yogyakarta adalah wilayah yang akrab yang dijadikan semacam wilayah studi untuk memahami ruang dan cahaya serta lingkungan. Bagi mBah Djito, panggilan akrabnya, pertunjukan mestilah menciptakan ruangnya sendiri; bukan ditentukan oleh sarana gedung.

Suatu hari pada tahun 1970-an ketika menyaksikan pertunjukan di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, yang menabalkan diri “Teater Total” yang konon diambil konsepnya dari Eropa, Mbah Djito berbisik kepada saya, “Lha wong di Tangerang juga banyak, Lenong kan teater total. Kenapa jauh-jauh ke Eropa?”Saya hanya manggut-manggut, membenarkan apa yang dinyatakan oleh sang maestro yang selalu bersuara lirih.

Dunia seni panggung kita nampaknya perlu benar untuk kembali kepada akar kebutuhannya. Sebab, jika tidak, bukan hanya keseniannya saja yang terasing akibat gedung yang penuh dengan lika-liku birokrasi yang arogan dan ambisius. Tapi juga karena kita sesungguhnya membutuhkan benar penciptaan ruang kesenian. Singkat kata, yang kita butuhkan adalah bagaimana ruang-ruang kesenian diciptakan oleh seniman sebagai ruang social dan proses kea rah pendewasaan diri di dalam memahami masalah di lingkungannya. Jika seniman dan kesenian ter/di-gantung oleh gedung kesenian, maka diri kita akan semakin miskin. Dan kemiskinan itu adalah hal yang paling nista. Dan kenistaan itu justeru oleh diri kita sendiri, yang tak berani menciptakan takdir dirinya. (*)

*) Halim HD. – Networker Kebudayaan.