Dari Stasiun kereta Serang, Taman sari, sebetulnya bisa dibuat jalur wisata ke Karanghantu di Banten Lama dan Stasiun kereta Walantaka. Pemkot Serang, Pemkab Serang, dan Pemrov, Banten harus duduk satu meja membicarakan city tour ini. Kereta apinya mesti gerbong dan lokomotif, ahar terkesan kereta wisata nostalgia. Mungkin bisa meminta dukungan ke musium kereta di Ambarawa, Jawa Tengah. Ini akan sangat menyenangkan bagi para keluarga di Serang ketika hendak memilih liburan di akhir pekan. Jika para keluarga Serang berwisata ke Karanghantu dan Walntaka, tentu itu akna menggerakkan ekonomi setempat. Di Walantaka kesenian debus bisa jadi daya tarik. Di Karanghantu wisata kuliner seperti Eco village jdi andalan. Percayalah, Serang akan bergairah. (foto Tias/dok RDCom)

Bagi sebagian mata pembaca, sebuah teks koran dengan segala isinya akan terasa hambar tanpa adanya ilustrasi menarik sebagai pendukung. Tak melulu foto-foto yang bernilai jurnalis dan estetis yang dihasilkan kamera berbagai jenis, lanjutkan membaca »

MESJID KUNO KAUJON

Dalam Undang-undang Republik Indonesia no 5 Tahun 1992, Tentang Benda Cagar Budaya Pasal 26, terdapat pelarangan tentang perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan, kehilangan atau perpindahan posisi benda yang telah berusia ratusan tahun. lanjutkan membaca »

CILEGON — Apa pun jika merugikan salah satu pihak akan menjadi masalah. Seperti judi, misalkan. Tapi bukan hanya masalah judi. Jual-beli yang tidak disertai kejujuran yang akan menimbulkan kekecewaan dan juga protes. Begitu juga dengan masalah parkir.

Ini juga yang dialami dan disuarakan oleh puluhan massa yang mengatasnamakan Koalisi Bersama Rakyat Anti Korupsi Banten pagi tadi (19/11). Kenapa mereka menyuarakan parkir? Padahal parkir telah ada dan sudah menjadi semacam hal yang sangat lumrah dalam kehidupan kita. Coba saja mengunjungi pasar Rau atau Royal. Setelah mematikan mesin tukang parkir pasti akan memberikan karcis tanda parkir. Dan parkir tidak gratis.

Tapi bedanya parkir di tempat seperti Rau dan Royal dengan parkir yang dimaksud oleh para pengunjuk rasa ini adalah bahwa parkir yang dilakukan oleh pusat-pusat perbelanjaan di Kota Cilegon ini ialah menerapkan tarif parkir per jam. Kalau misalkan satu jam seribu rupiah, maka tinggal dikalikan saja berapa ribu yang harus dibayar kalau parkir di situ. Padahal tidak ada perda yang mengatakan semacam itu, menurut pengunjuk rasa. Retribusi yang dilakukan secara formal atau non formal yang tidak sesuai perda merupakan praktek nyata dari aksi pungutan liar dan sangat merugikan masyarakat yang menjadi pengunjung ke tempat perbelanjaan tersebut

Anggota DPRD Kota Cilegon juga mendapat teguran dari pengunjuk rasa agar segera melakukan perbaikan pada peraturan daerah nomor 18 tahun 2002 Kota Cilegon sehingga pajak parkir dan retribusi lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Kalau pihak-pihak yang terkait dalam parkir yang dituntut oleh pengunjuk rasa ini tidak segera menindaklanjuti tuntutan para pengunjuk rasa—yang merasakan betapa beratnya tarif parkir per jam—,maka tidak menutup kemungkinan mereka akan berpindah ke pasar yang tidak ada parkirnya. Siapa yang akan rugi kalau sudah begini? (Gading Tirta)

Di Serang Kota, ibukota Provnsi Banten, jalannya tiada jalan tak rusak. Di jalanan kota, di permpatan jalna, di jalna-jalan antar kampung, rusak, rusak semua. Jalan tol Cikupoa – Merak juga tambal sulam terus. Mungkin ini kutukan Serang sebagai sawah, ya. Mesti becek saat hujan tak ada ojek lagi. Pariwisata stgnan. (HB/AW/dok RDcom)