Anak petani masihkah memiliki masa depan?

TANGERANG – Warga Ciangir, Sabtu (31/10) menolak rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurut mereka keberadaan TPST dapat menghilangkan mata pencaharian mereka selama ini, yang menggantungkan hidup dari usaha bertani dan bercocok tanam.

Saat ini lahan seluas hampir 100 hektar milik Pemda DKI Jakarta  di desa Ciangir, Kecamatan Legok,  Kabupaten Tangerang masih berupa petak sawah dan perkebunan warga sekitar . Rencananya lahan kosong tersebut akan dijadikan TPST dengan menggunakan teknologi maju oleh Pemda DKI Jakarta. Namun rencana tersebut ditolak mentah mentah warga setempat. Mereka menolak dengan keberadaan TPST   justru menghilangkan mata pencaharian mereka sebagai petani dan membuat warga akan menjadi pengangguran. Pasalnya lahan kosong yang dahulu mereka miliki tersebut  digunakan warga sebagai tempat bercocok tanam, berupa padi dan sayur mayor.

Menurut Sumanah, warga Ciangir, “Lahan bercocok tanam tersebut kami gunakan untuk menafkahi keluarga dan menyekolahkan anak.”

Warga berharap Pemda DKI Jakarta meninjau kembali rencana pembangunan
TPST Ciangir, sehingga warga dapat mencukupi kebutuhan sehari hari
kembali seperti sedia kala (SA)

Bebegig kini bikin takut petani

TANGERANG – Warga desa Ciangir, Legok, Kabupaten Tangerang, merasa dibohongi dengan rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di desa mereka. Awalnya warga rela menjual tanah mereka kepada Pemda DKI Jakarta dengan harapan dibangun pabrik, bukan sebagai TPST.

Rosita, salah satu warga desa Ciangir, menjual tanahnya seharga seribu limaratus rupiah permeter pada tahun 1997 kepada Pemerintah DKI. “Saat menjual tanah, saya pikir akan dibangun sebuah pabrik,” kata Rosita. Kalau dibangun pabrik, Rosita berharap akan berimbas positif terhadap warga setempat, yakni menyerap tenaga kerja dari warga Ciangir,  yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Namun pada kenyataannya, tanah yang dijual justru akan dimanfaatkan untuk tempat pengolahan sampah terpadu milik Pemda DKI, sehingga warga harus dihadapkan kepada permasalahan lingkungan, jika
TPST benar dibangun.

Saat ini lokasi rencana pembangunan TPST telah dipagari beton oleh Pemda DKI Jakarta Rencananya tahun depan pembangunan TPST akan mulai berjalan (SA)

Alun-alun Serang sebagai pusat kebudayaan Banten semrawut

SERANG – Lembaga Pengkajian Strategis Banten, Sabtu (31/10) siang menggelar seminar nasional dengan tema “Sembilan Tahun Banten – Curah Gagasan Intelektual Muda”  di Auditorium Untirta Serang.  Hadir sejumlah imtelektual muda, budayawan, dan tokoh akademisi Banten lainnya. Juga hadir tokoh pendiri Provinsi Banten seperti Jendral Soerjadi Soedirdja. Mereka menilai Pemerintah Provinsi Banten gagal dalam membawa kesejahteraan bagi rakyatnya.

Menurut tokoh Pembentukan Provinsi Banten,  Jenderal Soerjadi Soedirdja, “Pemerintah Banten masih perlu memperbaiki diri dan melakukan perencanaan pembangunan dengan serius dan matang.” Sorrjadi juga menilai, para wakil rakyat di Banten tidak menyadari dirinya sebagai wakil rakyat , yang kadang berprilaku ingin dilayani rakyat, bukan melayani. Namun ia juga menyayangkan sikap masyarakat Banten yang bangga dan  mengagumi tokoh pimpinan yang berpenampilan menarik.

Atusias peserta seminar nampak pada salah seorang penanya yang mengkritik keras kinerja Pemerintah Provinsi Banten dan para wakil rakyat  di DPRD Banten.  Salah seorang nara sumber yang juga seorang peneliti LIPI asal Banten menilai, “Pemerintah Provinsi Banten selama ini gagal dan jauh tertinggal dengan beberapa provinsi baru lainnya, yang sebelumnya justru tidak diperhitungkan.” (ND)

Carrefour di perempatan ciceri, Serang

Oleh Ibnu Adam Aviciena

Setelah Banten sembilan tahun menjadi provinsi, perubahan positif apa yang terjadi? Jika pertanyaan ini diajukan kepada saya, jawaban saya: hampir tidak ada. Ini artinya hanya sedikit perubahan positif terjadi. Apa saja yang sedikit itu? Bisa jadi di antara berkah Banten menjadi provinsi adalah bahwa segolongan orang tertentu menjadi pejabat, yang diikuti oleh adik, teteh, kakak, bibi, paman, cucu, dan sanak saudara dari pejabat itu. Selebihnya dalam keterpurukan.

Setelah Banten menjadi provinsi, gedung-gedung sekolah tetap buruk dan sudah banyak yang roboh. Bangunan SDN Babakan Kembang, Sukajadi, Cibaliung, Pandeglang, tempat saya sekolah dulu, misalkan, tidak lebih dari sebuah kandang kambing. Ini hanya satu contoh saja. Pada kenyataannya banyak bangunan sekolah yang sama hancurnya. Sementara bupatinya, bupati Pandeglang, yang biasa berdandan ala ulama, berpeci putih dan bersurban hijau besar, nyelengceng ke Senayan untuk jadi anggota DPR RI. Jabatannya sebagai bupati dia tinggalkan dengan cara mengundurkan diri. Padahal dulu, jabatan itu dia cari-cari, dia minta dukungan dari masyarakat dan ulama. Kini dengan enteng amanat yang dulu dicari-cari itu dia lepaskan begitu saja.

Masalah Banten tentu saja bukan hanya masalah bangunan sekolah, melainkan juga masalah kualitas guru dan dosen, akses ke pendidikan, kualitas orang-orang yang bekerja di pemerintahan, masalah pasar, lalu lintas, pengangguran, masalah korupsi, dan lain sebagainya. Jika harus didaftar masalah-masalah tersebut bisa terurut hingga sampai seribu nomor.

Dari mana masalah ini mulai? Ini pertanyaan penting. Masalah ini menurut saya berawal dari penerapan sistem demokrasi. Bahwa demokrasi baik saya setuju. Tetapi dalam konteks negara berkembang demokrasi seperti biji tanaman tertentu yang ditanam di tanah yang tidak cocok. Hasilnya buruk. Maka demikianlah yang terjadi dengan demokrasi itu. Demokrasi memberi peluang kepada setiap orang untuk memberikan suara politik mereka. Demokrasi tidak membeda-bedakan orang. Seorang yang sudah susah payah menempuh pendidikan dari SD hingga mendapat gelar doktor dan profesor oleh demokrasi disamakan dengan seorang pemulung sampah, misalkan.

Buruknya lahan demokrasi ini dimanfaatkan oleh para penjahat yang kemudian menjadi pengkhianat. Sayangnya, para penjahat ini memiliki banyak uang yang dengannya mereka bisa membeli suara orang-orang yang urusannya masih berkisar di perut. Ini masalah kedua. Dasar karena bodoh pula orang-orang mau menjual suaranya dengan harga Rp. 20.000-an. Untuk kasus ini cobalah tanya orang-orang Malingping, Lebak. Andai saja mereka cuma mengambil duit para penjahat itu tetapi mereka tidak memilih mereka sebagai pemimpin, bisa dipastikan keadaan negeri ini, Banten, tidak seamburadul ini.

Demokrasi hanya cocok untuk negara-negara maju yang masalah mereka sudah melampaui urusan perut. Orang yang tinggal di sebuah negara yang memiliki jaminan sosial, warganya tentu tidak perlu menjual suara mereka hanya untuk urusan makan satu bulan. Jadi tanpa menjual suarapun mereka masih bisa hidup makmur: punya tempat tinggal, cukup makan sebulan, bisa menabung, memiliki akses ke pendidikan dan informasi, serta bisa mendapatkan hiburan. Entahlah, bila penjahat di sana membeli suara dengan uang yang jauh melampaui jaminan sosial yang warganya terima tiap bulan.

Setelah demokrasi dan masyarakat yang bodoh, masalah kedua adalah ilmuwan yang tidak urus kepada masyarakat. Indonesia, juga Banten, punya banyak orang berilmu (ilmuwan/ulama). Mereka bisa jadi adalah tokoh agama, guru, mahasiswa, dosen, peneliti, dan seterusnya. Masalahnya mereka juga banyak bermasalah. Masalah mereka adalah tidak urus kepada masyarakatnya. Mereka asyik dengan dirinya sendiri. Kritik ini lebih terutama diarahkan kepada ilmuwan yang digaji negara. Mufti Ali, direktur Bantenologi, mengibaratkan pegawai negeri sipil sebagai ayam negeri: terus dikasih makan, gemuk. Udah gemuk tidak banyak gerak dan tidak produktif.

Para santri, ustad, kiyai, dan ulama seharusnya juga jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di pesantren. Masyarakat di luar pesantren membutuhkan mereka. Sebetulnya, apa yang sudah mereka lakukan selama ini sudah oke. Bahkan lebih dari oke. Berbeda dengan pegawai negeri sipil, mereka mendirikan pesantren, mendidik santri, mengadakan majlis ta’lim tanpa dapat bantuan dari negara. Mereka juga tidak digaji negara. Karena itu, apabila masih ada kekurangan sungguh dimaklumi. Namun tadi, kita menutut peran lebih dari para ulama. Diharapkan mereka keluar dari kandang dan berani menegur para pejabat yang menjadi pengkhianat.

Pada saat peringatan hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN Banten (27/8), Mufti Ali, Gola Gong, dan saya diminta bicara. Saat itu Gola Gong mengatakan, dan saya setuju, bahwa para leluhur membebaskan negeri dari penjajahan untuk kemudian diwariskan kepada generasi sesudah mereka. Dalam konteks lokal, Banten ini sudah dimerdekakan dari penjajahan Bandung, untuk selanjutnya diwariskan kepada genarasi Banten. Nenek moyang yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan para pendiri provinsi Banten (INGAT:  tidak termasuk orang yang ngaku-ngaku), berjuang memerdekakan Indonesia dan Banten dengan harapan bahwa kehidupan generasi setelah kemerdekaan aman, sejahtera, damai, dan seterusnya.

Karena itu, siapa saja, terutama orang-orang yang digaji negara, merusak negeri ini, Indonesia dan Banten, mereka adalah pengkhianat pendiri negeri ini. Pada posisi ini para ilmuwan yang sudah dianugrahi ilmu pengetehuan bertanggungjawab menegur mereka yang menjadi pengkhinat, terutama mereka dari golongan pegawai negeri. Sebagaimana tercatat dalam sejarah Banten, seharusnya para ulama menjadi panutan, bisa menggerakan masyarakat sipil, dalam keadaan tertentu, untuk melawan penguasa yang dzalim.** Serang, 30 Oktober 2009.

CILEGON — Puluhan burung hias yang akan dikirim ke Palembang, Sumatera, terpaksa diamankan oleh petugas Karantina Kelas II Cilegon saat kendaraan tersebut melintas di Pelabuhan Merak Banten (30/10). Penangkapan tersebut dilakukan lantaran sopir bus tersebut tidak dapat memiliki kelengkapan surat pengiriman dari Badan Karantina kota asalnya.

Saat hendak dibawa ke kantor Badan Karantina Kelas II Cilegon, pelaku sempat melarikan diri dengan kendaraannya. Untung pihak Badan Karantina segera meminta bantuan Polisi Jalan Raya (PJR) Cilegon untuk melakukan pengejaran karena pelaku masuk melalui pintu tol Cilegon Barat.

Setelah dilakukan pengejaran, akhirnya bis yang membawa puluhan paket burung tersebut berhasil ditangkap petugas PJR Cilegon di ruas jalan tol Merak-Serang di kilometer 42. Pelaku beserta kendaraan pelaku selanjutnya diamakan di kantor PJR Serang.

Sedangkan  puluhan burung hias yang akan dibawa ke Palembang diamankan petugas di kantor Badan Karantina Kelas II Cilegon untuk diperiksa lebih lanjut karena khawatir terinfeksi virus flu burung.

Petugas juga mengamankan 2 orang sopir dan kernetnya karena diduga terlibat dalam penyelundupan burung langka tersebut.

Sopir bis, Ujang, mengungkapkan ia tidak mengetahui tentang kelengkapan surat pengiriman burung tersebut karena ia hanya dititip untuk membawa paket burung tersebut ke Sumatera dari seseorang di Jakarta. (BH)